Jakarta, WartaTerupdate.com – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pramono Anung, Pelaku Ledakan SMAN 72 Tetap Terima KJP Status Masih Terduga memberikan keterangan terbaru terkait pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta. Pramono menegaskan bahwa meski terlibat insiden serius tersebut, yang bersangkutan tetap menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) karena status hukum pelaku masih berstatus “terduga”.
Status Hukum Pelaku
Menurut Pramono, pihak berwenang masih melakukan proses penyelidikan mendalam. Hingga kini, pelaku belum resmi ditetapkan sebagai tersangka, sehingga berbagai haknya, termasuk KJP, belum dapat dicabut secara otomatis.
“Hingga saat ini, yang bersangkutan masih berstatus terduga. Karena itu, pemberian KJP tetap berjalan sesuai prosedur,” jelas Pramono.
Kronologi Ledakan
Insiden ledakan di SMAN 72 terjadi pada awal November 2025, menimbulkan kepanikan di lingkungan sekolah. Beruntung, tidak ada korban jiwa, namun beberapa siswa dan guru mengalami trauma psikologis akibat kejadian tersebut. Pihak kepolisian dan pihak sekolah terus bekerja sama untuk mengidentifikasi penyebab ledakan serta memastikan kejadian serupa tidak terulang.
Kontroversi Publik
Keputusan agar pelaku tetap menerima KJP menuai beragam reaksi di masyarakat dan media sosial. Sebagian orang mempertanyakan kebijakan tersebut, sementara sebagian lainnya memahami bahwa hak dasar siswa tetap harus dilindungi hingga proses hukum selesai.
Pengamat hukum menekankan pentingnya memisahkan antara proses hukum dan hak sosial, agar prinsip keadilan tetap jaga tanpa melanggar hak anak.
Upaya Pencegahan di Sekolah
Pihak sekolah dan pemerintah DKI Jakarta kini meningkatkan pengawasan dan edukasi keselamatan di seluruh sekolah. Beberapa langkah yang ambil antara lain:
- Peningkatan sistem keamanan dan deteksi dini bahaya.
- Edukasi siswa tentang risiko dan pencegahan kejadian berbahaya.
- Konseling psikologis bagi siswa terdampak insiden.
Kasus ini menegaskan bahwa status hukum sangat menentukan hak yang terima seseorang, bahkan dalam kasus serius seperti ledakan di sekolah. Pramono Anung menegaskan pemerintah akan tetap menghormati hak dasar siswa, sambil menunggu proses hukum berjalan hingga tuntas. Perhatian publik kini tertuju pada bagaimana proses hukum akan menentukan nasib pelaku dan langkah preventif yang terapkan di sekolah untuk menjaga keselamatan semua siswa.
