Jakarta, WartaTerupdate.Com – Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau letusan gunung berapi sering menimbulkan dampak besar bagi masyarakat. Dalam situasi darurat seperti ini, komunikasi publik harus hati-hati. Salah satu isu yang sering muncul adalah penyebutan istilah “pelanggaran HAM berat”. Meski istilah ini terdengar serius, menyebutnya sembarangan saat bencana alam justru bisa menimbulkan kesalahpahaman dan memperkeruh situasi.
Penting untuk memahami konteks hukum dan fakta sebelum menggunakan istilah yang memiliki implikasi besar ini. Pelanggaran HAM berat, menurut hukum internasional, merujuk pada tindakan sistematis yang sengaja, seperti genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Bencana alam, meskipun bisa menimbulkan kerugian besar dan penderitaan manusia, bukan otomatis masuk kategori ini. Menyamakannya bisa menimbulkan kontroversi dan bahkan mengganggu penanganan bencana itu sendiri.
Dampak Menyalahgunakan Istilah Pelanggaran HAM
Menyebut bencana alam sebagai pelanggaran HAM berat tanpa dasar yang jelas dapat menimbulkan beberapa masalah. Pertama, publik bisa menjadi panik atau salah paham mengenai penyebab tragedi. Misalnya, jika warga mengira pemerintah atau pihak tertentu sengaja menimbulkan bencana, kepercayaan terhadap lembaga resmi bisa menurun.
Kedua, istilah ini bisa mempersulit bantuan kemanusiaan. Lembaga internasional dan pemerintah biasanya bergerak cepat saat bencana, tetapi jika fokus bergeser ke isu hukum yang belum terbukti, penanganan darurat bisa tertunda. Misalnya, distribusi logistik, evakuasi korban, atau pembangunan kembali wilayah terdampak bisa terganggu karena konflik persepsi.
Selain itu, media dan masyarakat juga bisa salah menafsirkan situasi. Pemberitaan yang berlebihan tentang “pelanggaran HAM” tanpa bukti konkret justru dapat menciptakan stigma dan mengaburkan fakta yang sebenarnya, seperti kesulitan korban atau kegagalan sistem peringatan dini yang seharusnya diperbaiki.
Cara Tepat Mengkomunikasikan Bencana Alam
Agar komunikasi tetap efektif dan akurat, gunakan istilah yang sesuai dengan fakta. Misalnya, bencana alam dapat disebut sebagai krisis kemanusiaan, tragedi alam, atau keadaan darurat nasional. Istilah-istilah ini menekankan kondisi korban dan urgensi penanganan tanpa menimbulkan kesalahpahaman hukum.
Pemerintah, media, dan masyarakat perlu fokus pada hal-hal berikut:
- Fokus pada korban dan penyelamatan – Prioritaskan pertolongan, logistik, dan evakuasi.
- Gunakan data akurat – Sampaikan jumlah korban, kerugian, dan bantuan yang tersedia secara jelas.
- Hindari asumsi hukum – Istilah “pelanggaran HAM” hanya digunakan jika ada investigasi resmi dan bukti kuat.
Dengan langkah ini, komunikasi bencana tetap tepat sasaran, masyarakat mendapat informasi akurat, dan penanganan bencana bisa berjalan lebih efektif.
