Jakarta, WartaTerupdate.Com – Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar melakukan kunjungan bersejarah ke Hargeisa, ibu kota Somaliland, pada 6 Januari 2026, dalam lawatan diplomatik pertama sejak Israel mengakui Somaliland sebagai negara merdeka. Kunjungan ini terjadi setelah pengakuan resmi Israel terhadap Somaliland pada akhir Desember 2025 menjadikan Israel negara pertama di dunia yang secara formal mengakui kemerdekaan wilayah yang mendeklarasikan pemisahan dari Somalia pada 1991.
Kedatangan Saar sambut oleh Presiden Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, dalam pertemuan resmi di istana kepresidenan. Israel menyatakan bahwa langkah ini bertujuan memperdalam hubungan diplomatik, membuka peluang kerjasama di berbagai sektor seperti pertanian, kesehatan, teknologi, dan ekonomi, serta merencanakan pembukaan kedutaan besar dan pertukaran duta besar antara kedua negara.
Namun kunjungan ini langsung memicu reaksi keras dari pemerintah Somalia. Presiden dan Kementerian Luar Negeri Somalia mengecam tindakan Israel sebagai
“pelanggaran serius terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Somalia”.
Somalia menegaskan bahwa Somaliland tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari wilayahnya yang akui secara internasional, dan setiap hubungan diplomatik dengan Somaliland tanpa persetujuan Mogadishu adalah “intervensi yang tidak sah” dalam urusan internal negara.
Reaksi Somalia dan Tekanan Internasional
Pemerintah Somalia menyatakan kunjungan Saar sebagai “unauthorized incursion” atau masuk tanpa izin resmi, dan menuding tindakan tersebut melanggar prinsip kedaulatan dan norma-norma hukum internasional. Seperti yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Piagam Uni Afrika. Somalia juga mengajak institut internasional seperti PBB, Uni Afrika, Liga Arab, serta Organisasi Kerja Sama Islam untuk menegaskan kembali dukungan terhadap integritas wilayahnya dan mengecam pengakuan sepihak tersebut.
Fatwa diplomatik Somalia menunjukkan tekadnya untuk mengambil langkah hukum dan diplomatik yang perlukan guna melindungi persatuan nasional dan kedaulatan negara. Pernyataan resmi dari Mogadishu menyebut setiap aksi atau keterlibatan resmi di Somaliland tanpa persetujuan pemerintah federal adalah “ilegal, batal demi hukum, dan tidak memiliki efek hukum”.
Pemerintah federal juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi regional. Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika mengadakan rapat darurat menanggapi keputusan Israel. Sambil menyerukan pencabutan pengakuan atas Somaliland karena nilai mengancam stabilitas regional. Beberapa negara Afrika dan Arab menyatakan keprihatinan mereka. Terhadap langkah unilateral ini, mengingat potensi konflik dan ketidakpastian politik di kawasan Teluk Aden dan Laut Merah.
Dampak Geopolitik dan Kontroversi Kunjungan
Kunjungan Saar menambah ketegangan geopolitik di kawasan Afrika Timur dan Timur Tengah. Selain tentang Somalia, langkah Israel ini tanggapi pula oleh negara-negara kawasan yang khawatir akan konsekuensi terhadap perjanjian damai dan aliansi politik di negara-negara Afrika. Termasuk kekhawatiran bahwa pengakuan pihak luar terhadap entitas separatis bisa mendorong gelombang serupa di wilayah lain.
Somaliland telah lama berjuang untuk mendapatkan pengakuan internasional sejak deklarasi kemerdekaannya pada 1991 setelah runtuhnya pemerintah Somalia. Meskipun berfungsi de facto sebagai negara merdeka dengan pemerintahan sendiri, mata uang, dan paspor sendiri. Hingga awal 2026 tidak ada negara lain yang secara resmi mengakuinya sampai langkah Israel yang kontroversial ini.
Sementara itu, di Mogadishu dan kota-kota Somalia lainnya, kecaman terhadap keputusan Israel kuat suarakan. Oleh pemerintah dan kelompok masyarakat sipil yang memandang pengakuan tersebut. Sebagai ancaman terhadap kehendak rakyat Somalia yang berpegang pada persatuan negara.
