Jakarta, WartaTerupdate.Com – Presiden Prabowo Subianto mengaku merasa waswas ketika minta untuk mengecek daftar perusahaan yang duga melakukan pelanggaran hingga akan cabut izinnya oleh pemerintah. Pernyataan ini sampaikan langsung oleh Prabowo saat memberikan sambutan di acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Menurut Prabowo, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menindak tegas perusahaan yang melanggar aturan hukum dan merugikan kepentingan bangsa serta negara. Kebijakan pencabutan izin perusahaan itu bertujuan untuk menjaga ketertiban usaha, melindungi masyarakat kecil, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Namun, ketika sebuah daftar puluhan perusahaan yang duga melakukan pelanggaran sodorkan kepadanya untuk tinjau, Prabowo memilih tidak melihat daftar tersebut sama sekali. Alasannya sederhana namun kuat: dia takut merasa tidak enak apabila mengetahui ada orang yang kenalnya baik kolega maupun kader partai dalam daftar itu. Ia tidak ingin keputusan pemerintah pengaruhi oleh hubungan pribadi atau pertimbangan politik.
Prabowo bahkan mengaku pernah menerima tawaran sogokan berkali-kali sejak awal masa jabatannya sebagai Presiden. Hal ini dia gunakan untuk menegaskan sikapnya akan penegakan hukum yang tegas dan tanpa kompromi. Kepada wartawan dan publik ia menegaskan, “yang melanggar hukum, ya kita tindak sesuai hukum” dan bahwa semua hal terkait pencabutan izin perusahaan serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum tanpa campur tangan langsung dari dirinya.
Komitmen Tegas Menuju Penegakan Hukum dan Kepatuhan
Langkah Prabowo ini mencerminkan dua hal penting: komitmen pemerintah dalam menegakkan. Aturan terhadap pelanggaran perusahaan tanpa pandang bulu, sekaligus kehati‑hatian dalam menghindari potensi konflik kepentingan. Sikap ini penting agar proses penegakan hukum tidak dipolitisasi atau menimbulkan kesan pengaruh kekuasaan di balik setiap tindakan pemerintah.
Prabowo menegaskan, dia menyerahkan sepenuhnya urusan pencabutan izin kepada aparat hukum. Seperti Jaksa Agung, dan tidak ingin ikut campur dalam mempelajari daftar perusahaan pelanggar yang siapkan. Dengan demikian, jika ada yang keberatan atau ingin mempertanyakan pencabutan izin, seharusnya itu menjadi urusan lembaga penegak hukum yang independen.
Sikap ini juga bermakna lebih luas bahwa penegakan hukum harus berjalan secara profesional dan terpisah dari keputusan politik. Prabowo menekankan bahwa semua tindakan tersebut lakukan semata demi kepentingan rakyat dan negara, bukan untuk melindungi kelompok atau individu tertentu. Ia ingin memastikan semua pelanggaran mendapatkan sanksi yang sah sesuai hukum yang berlaku tanpa ada intervensi politik.
Selain itu, Prabowo menyampaikan kembali strategi besar pemerintah untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Termasuk melalui pertumbuhan ekonomi yang sehat dan penciptaan lapangan kerja. Fokus pemerintah bukan hanya pada penegakan aturan, tetapi juga pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di berbagai sektor kehidupan.
