Jakarta, WartaTerupdate.Com – Sebanyak 1.659 personel gabungan telah siagakan untuk mengawal dan memberikan pelayanan dalam aksi demonstrasi buruh yang gelar di kawasan Silang Selatan Monas hingga depan Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis, 8 Januari 2026.
Aksi unjuk rasa ini prakarsai oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama sejumlah elemen massa lainnya. Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan bahwa ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta akan ikut hadir, bahkan dengan konvoi sepeda motor menuju lokasi aksi di depan Istana Negara sekitar pukul 10.30 WIB.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold EP Hutagalung, mengatakan bahwa personel yang turunkan merupakan gabungan dari Polri, TNI, dan instansi terkait. Pengamanan ini bertujuan untuk menjamin agar demonstrasi dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif, sekaligus memastikan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum tetap terlindungi.
Reynold menegaskan bahwa seluruh aparat yang bertugas tidak bekali senjata api, melainkan mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan profesional demi menjaga suasana tetap damai dan menghindari ketegangan yang tidak perlu selama aksi berlangsung.
Tuntutan Buruh & Imbauan Petugas untuk Ketertiban
Demo buruh kali ini bukan sekadar aksi biasa—para pengunjuk rasa membawa sejumlah tuntutan utama. Terkait kondisi upah minimum dan kebijakan pemerintah. Mereka menolak besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026. Serta menuntut revisi UMP menjadi 100% Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan pemberlakuan UMSP DKI 2026 dengan standar di atas KHL. Selain itu, mereka juga mendesak revisi terhadap UMSK di 19 kabupaten/kota Jawa Barat agar sesuai dengan rekomendasi pemerintah daerah setempat.
Kehadiran 1.659 personel gabungan ini bukan semata‑mata untuk menghadang massa, tetapi justru untuk melayani peserta aksi dan masyarakat umum. Kapolres Reynold mengimbau semua orator dan peserta demo untuk tetap tertib dan menghindari tindakan provokatif. Serta anarkis seperti pembakaran ban, perusakan fasilitas umum, atau penutupan jalan secara paksa.
Rekayasa lalu lintas juga telah persiapkan secara situasional di sekitar kawasan Gambir dan Istana Negara. Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan yang mungkin timbul akibat aksi massa. Warga di sekitar minta mempertimbangkan jalur alternatif jika hendak melintas di wilayah itu.
Aksi ini menunjukkan bahwa penyampaian aspirasi publik masih menjadi saluran penting bagi buruh untuk menyuarakan keprihatinan mereka. Terhadap kebijakan yang nilai memberatkan. Sementara itu, petugas keamanan tetap menekankan prinsip pengamanan yang humanis dan profesional tanpa kekerasan. Guna menciptakan suasana yang damai dan tidak mengganggu aktivitas warga.
