Jakarta, WartaTerupdate.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menjadi sorotan publik karena terdapat dinamika di tingkat pimpinan soal penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji 2023–2024. Kasus ini berkaitan dengan pembagian tambahan 20.000 kuota haji yang menimbulkan dugaan pelanggaran hukum dan kerugian negara sekitar Rp1 triliun lebih.
Kasus ini bermula dari penyidikan yang lakukan sejak 9 Agustus 2025, ketika KPK mulai mengusut dugaan korupsi terkait pembagian kuota haji tambahan yang tidak sesuai aturan. Menurut undang‑undang, kuota haji khusus seharusnya hanya 8% dari keseluruhan jemaah Indonesia, tetapi dalam praktiknya kuota tambahan bagi rata antara haji reguler dan haji khusus. Dugaan awalnya menyebutkan bahwa hal ini menyebabkan ribuan jemaah reguler yang sudah menunggu puluhan tahun gagal berangkat pada 2024.
Seiring berjalannya proses penyidikan, KPK telah menyita aset dan menerima pengembalian uang dari beberapa pihak terkait kasus ini. Namun, hingga awal Januari 2026, belum ada pengumuman resmi mengenai siapa tersangka. Meskipun sempat muncul banyak spekulasi publik soal nama‑nama pejabat yang kemungkinan akan tetapkan.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa penetapan tersangka hanya menunggu waktu dan pendalaman penyidik untuk memastikan semua bukti dan fakta sudah lengkap. Ia juga menekankan bahwa tidak ada perpecahan dalam pimpinan KPK dan seluruh pimpinan tetap satu suara dalam menangani perkara ini.
Namun demikian, isu soal adanya keraguan di internal pimpinan KPK tetap muncul. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut bahwa perbedaan pandangan atau pendapat di antara pimpinan dalam sebuah kasus adalah dynamika yang biasa terjadi dalam penanganan perkara besar seperti ini. Menurutnya, yang terpenting adalah komitmen lembaga untuk terus menangani kasus tersebut dengan serius sampai tuntas.
Apa yang Dipersoalkan Publik & Tuntutan Penetapan Tersangka
Isu penetapan tersangka menjadi menarik karena publik dan sejumlah organisasi antikorupsi menilai bahwa KPK perlu. Segera mengumumkan tersangka secara jelas dan transparan agar perjalanan kasus ini tidak memberi kesan perlambatan atau ragu‑ragu dalam penegakan hukum. Sayangnya, hingga kini KPK belum menyebut siapa nama tersangka yang akan umumkan.
Sebelumnya, organisasi masyarakat seperti Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) telah mendesak KPK untuk cepat menetapkan tersangka. Baik dari oknum pejabat kementerian maupun pihak biro perjalanan haji yang terlibat dugaan praktik ilegal terkait kuota. Mereka menganggap bahwa transparansi penegakan hukum menjadi penting untuk memulihkan kepercayaan publik atas integritas lembaga antirasuah.
Proses itu juga melibatkan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung total kerugian negara dan analisis bukti lainnya. Sehingga KPK perlu memastikan semua aspek hukum penuhi sebelum menetapkan tersangka. Ketua Setyo Budiyanto mengatakan penetapan tersangka hanya soal waktu dan kelengkapan bukti yang olah tim penyidik.
Tidak hanya itu, Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri harus berhati‑hati dalam menyampaikan informasi kepada publik agar tidak menimbulkan kebingungan. Dengan dinamika internal seperti ini, KPK tetap menegaskan bahwa kasus haji akan pastikan hingga proses hukum yang adil tegakkan.
