Jakarta, WartaTerupdate.com – Mantan pimpinan Komnas HAM memberikan catatan penting terkait penanganan bencana yang menimpa wilayah Sumatera beberapa waktu terakhir. Dalam pernyataannya, ia menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia bagi korban bencana, sekaligus menyoroti efektivitas respons pemerintah dan koordinasi antar lembaga. Catatan ini disampaikan dalam forum diskusi yang dihadiri oleh pejabat pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan berbagai pihak terkait. Eks pimpinan Komnas HAM menegaskan bahwa penanganan bencana tidak hanya soal evakuasi dan distribusi bantuan, tetapi juga memastikan hak warga terdampak terpenuhi.
Banyak korban yang mengalami kerugian harta benda maupun trauma psikologis membutuhkan perhatian khusus. Ia menilai bahwa respons pemerintah selama ini cukup cepat, namun masih terdapat celah dalam hal koordinasi, distribusi bantuan, dan penyediaan fasilitas pengungsian yang memadai. Selain itu, mantan pimpinan ini mengingatkan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam proses pemulihan. Dengan melibatkan warga dalam perencanaan dan implementasi bantuan, program penanganan bencana akan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Sorotan Terhadap Sistem Penanganan dan Perlindungan Warga
Eks pimpinan Komnas HAM menyoroti beberapa aspek yang perlu diperbaiki dalam sistem penanganan bencana di Sumatera. Salah satunya adalah kesiapan infrastruktur dan jalur evakuasi yang seringkali kurang memadai. Beberapa wilayah rawan banjir dan longsor menghadapi kendala akses yang menyulitkan evakuasi cepat bagi warga terdampak. Selain itu, fasilitas pengungsian dan distribusi logistik masih belum merata di beberapa daerah. Eks pimpinan ini menekankan bahwa pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kesiapsiagaan bencana menjadi sangat penting. Dengan sistem yang lebih terstruktur, respons bencana dapat lebih cepat, efisien, dan meminimalkan risiko korban.
Ia juga menyoroti pentingnya edukasi bencana kepada masyarakat agar warga lebih sadar terhadap langkah-langkah keselamatan saat bencana terjadi. Penyediaan layanan kesehatan darurat, air bersih, dan psikososial bagi korban menjadi sorotan lain. Eks pimpinan Komnas HAM menekankan bahwa hak dasar warga harus tetap dijaga selama proses penanganan dan pemulihan. Hal ini tidak hanya mencegah masalah kesehatan, tetapi juga membantu warga pulih secara mental dan sosial pasca-bencana.
Rekomendasi untuk Peningkatan Penanganan Bencana
Sebagai bagian dari catatannya, eks pimpinan Komnas HAM memberikan sejumlah rekomendasi strategis. Pertama, peningkatan koordinasi lintas lembaga, baik pemerintah pusat maupun daerah, agar penanganan bencana lebih efektif. Kedua, penguatan sistem informasi dan komunikasi untuk mendukung evakuasi cepat dan distribusi bantuan yang tepat sasaran. Ketiga, pemberdayaan masyarakat lokal melalui program edukasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi mitigasi risiko bencana dengan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat terdampak dapat memperoleh perlindungan maksimal, serta proses pemulihan pasca-bencana dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan. Catatan dari eks pimpinan Komnas HAM ini menjadi pengingat bahwa penanganan bencana bukan hanya soal logistik, tetapi juga soal hak asasi manusia. Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan lembaga kemanusiaan menjadi kunci untuk membangun sistem penanganan bencana yang lebih tangguh di masa depan.
