Jakarta, WartaTerupdate.com – Bupati Aceh Selatan menjadi sorotan publik setelah disebut melakukan perjalanan umrah saat wilayahnya tengah menghadapi bencana alam, tanpa izin dari Gubernur Aceh, Nova Iriansyah Mualem. Kejadian ini memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat dan pejabat daerah terkait prioritas pimpinan daerah dalam menangani bencana. Bencana yang melanda Aceh Selatan beberapa hari terakhir menyebabkan kerusakan pada infrastruktur, rumah warga, dan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Saat kondisi darurat berlangsung, Bupati Aceh Selatan dikabarkan meninggalkan wilayahnya untuk menunaikan ibadah umrah. Kabar ini menimbulkan kritik dari sejumlah pihak yang menilai keputusan tersebut tidak tepat. Sekretaris Daerah Aceh Selatan menyatakan bahwa perjalanan umrah seharusnya mendapat koordinasi dengan pemerintah provinsi, terutama dalam situasi darurat.
“Kewenangan dan koordinasi sangat penting agar penanganan bencana tetap berjalan lancar. Kepergian bupati tanpa izin gubernur menimbulkan kekosongan kepemimpinan sementara,” ujarnya.
Dampak dan Respons Pemerintah Provinsi
Gubernur Aceh, Nova Iriansyah Mualem, menyayangkan keputusan tersebut karena dapat memengaruhi respons cepat dalam menangani bencana. Pemerintah provinsi kemudian mengambil alih koordinasi darurat untuk memastikan bantuan dan evakuasi warga berjalan tanpa hambatan. BPBD Aceh Selatan juga menegaskan bahwa meskipun pimpinan daerah tidak berada di lokasi, tim penanggulangan bencana tetap bekerja maksimal.
Namun, keberadaan bupati di tengah bencana dipandang penting untuk memberikan arahan langsung dan memastikan distribusi bantuan tepat sasaran. Sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis lokal menyoroti pentingnya prioritas kepemimpinan dalam kondisi darurat. Mereka menilai bahwa perjalanan ibadah, meski sah secara agama, sebaiknya jadwalkan setelah situasi bencana ditangani agar tidak mengganggu koordinasi penanganan darurat.
Reaksi Publik dan Harapan Masyarakat
Masyarakat Aceh Selatan menunjukkan reaksi beragam. Sebagian warga memahami hak bupati untuk menunaikan ibadah, namun banyak yang menekankan pentingnya tanggung jawab terhadap warga saat bencana. Media sosial menjadi wadah kritik dan diskusi publik terkait keputusan bupati, dengan tagar yang menyoroti prioritas kepemimpinan dan akuntabilitas publik. Beberapa anggota DPRD Aceh Selatan meminta adanya evaluasi terkait protokol pimpinan daerah saat bencana. Mereka menekankan perlunya mekanisme izin resmi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi jika pimpinan ingin meninggalkan wilayah saat kondisi darurat.
Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pejabat daerah mengenai manajemen prioritas dan koordinasi saat bencana. Di sisi lain, masyarakat berharap agar ke depan pejabat tetap hadir atau memastikan kepemimpinan delegasi berjalan baik agar respon terhadap bencana lebih cepat dan efektif. Dengan pengawasan dan koordinasi yang lebih baik, harapkan respons terhadap bencana di Aceh Selatan akan lebih optimal, dan masyarakat dapat memperoleh bantuan serta perlindungan secara tepat waktu meski pimpinan daerah memiliki kepentingan pribadi.
