Jakarta, WartaTerupdate.com – Mulai hari ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru resmi berlakukan di Indonesia. Ini merupakan tonggak penting dalam sistem hukum negara, yang membawa berbagai perubahan signifikan baik dalam aspek prosedural maupun substansi hukum. Bagi penegak hukum, pemberlakuan peraturan baru ini adalah tantangan dan kesempatan untuk memperkuat sistem peradilan yang lebih modern dan berkeadilan. Lantas, apa yang katakan oleh penegak hukum mengenai penerapan KUHP dan KUHAP yang baru? Simak uraian lengkapnya di bawah ini.
Penegak Hukum Menyambut Baik Perubahan yang Lebih Humanis
Para penegak hukum menyambut baik pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru, mengingat kedua undang-undang tersebut membawa berbagai perubahan yang lebih mengutamakan perlindungan hak asasi manusia (HAM) serta pembaruan dalam prosedur peradilan. Salah satu perubahan penting dalam KUHP baru adalah penghapusan hukuman mati untuk beberapa jenis kejahatan dan pengurangan penerapannya, yang anggap sebagai langkah kemanusiaan dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, pembaruan ini juga memberikan ruang bagi pelaku kejahatan untuk mendapatkan grasi atau keringanan hukuman, yang bertujuan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan perubahan.
Menurut Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru ini adalah momentum penting untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia. Ia menekankan bahwa meskipun undang-undang baru memberikan perlindungan lebih bagi hak-hak individu, penegak hukum tetap harus menjalankan tugasnya dengan profesionalisme tinggi.
“Kami akan menyesuaikan diri dengan regulasi yang baru ini dan memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi,” ujar Sigit dalam konferensi pers.
Selain itu, Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, juga memberikan pandangannya mengenai KUHP baru. Burhanuddin mengungkapkan bahwa salah satu perubahan penting yang perlu perhatikan adalah pengaturan lebih ketat terkait. Dengan kejahatan seksual, yang memberikan perlindungan lebih kepada korban.
“Pembaruan ini juga memberikan ruang untuk penuntutan yang lebih adil bagi korban kekerasan seksual, yang selama ini sering kali terabaikan dalam sistem peradilan,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia berharap agar aparat penegak hukum lebih peka dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan korban perempuan dan anak.
Tantangan dan Harapan Penegak Hukum ke Depan
Meskipun sambut positif, penerapan KUHP dan KUHAP yang baru juga menghadirkan sejumlah tantangan. Salah satunya adalah penyesuaian terhadap prosedur baru dalam proses penyidikan dan persidangan. Dalam KUHAP baru, terdapat ketentuan yang lebih ketat mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa. Seperti kewajiban untuk segera memberi informasi tentang hak mendapatkan pengacara sejak awal pemeriksaan. Hal ini tentu membutuhkan adaptasi dari aparat penegak hukum yang selama ini sudah terbiasa dengan prosedur yang lama. Penyidik Polri, Kompol Nabila, mengungkapkan bahwa tantangan besar bagi mereka adalah memastikan semua prosedur yang lebih rinci terkait hak-hak tersangka dan terdakwa patuhi.
“Kami harus memastikan bahwa setiap tersangka mendapat perlakuan yang sesuai dengan undang-undang, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan hukum yang memadai,” kata Nabila.
Ia juga mengingatkan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan prosedur yang baru ini secara konsisten.
Penegak hukum lainnya juga menyoroti tantangan terkait pembuktian hukum dalam beberapa kasus, terutama yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi dan korupsi. Menurut Ketua KPK, Firli Bahuri, pemberlakuan KUHP dan KUHAP yang baru menuntut adanya perbaikan dalam hal pengumpulan bukti yang lebih transparan dan kredibel.
“Kami akan terus memperkuat upaya pemberantasan korupsi dengan mengikuti perubahan dalam prosedur yang ada, sambil memastikan bahwa semua prosesnya tetap adil,” ujar Firli.
Selain tantangan, penegak hukum juga memiliki harapan besar terhadap penerapan KUHP dan KUHAP yang baru. Mereka berharap perubahan ini dapat mempercepat proses peradilan, mengurangi beban pengadilan, dan menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum,” ungkap Burhanuddin.
Langkah Menuju Sistem Hukum yang Lebih Adil
Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru ini adalah tonggak penting dalam reformasi hukum di Indonesia. Penegak hukum memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa perubahan yang ada jalankan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Meskipun ada tantangan dalam mengimplementasikan prosedur baru, harapan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih transparan, adil, dan menghormati hak asasi manusia tetap tinggi. Dengan kerja sama antara penegak hukum dan masyarakat. Sistem hukum Indonesia harapkan dapat semakin maju dan lebih mampu memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
