Wakapolri Ungkap 62% Masalah Polisi Ada di Tingkat Wilayah

Wakapolri Ungkap 62% Masalah Polisi Ada di Tingkat Wilayah

Jakarta, WartaTerupdate.com – Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) menyoroti kondisi terkini institusi kepolisian. Salah satu poin penting yang sampaikan adalah 62 persen masalah yang muncul dalam tubuh polisi berada di tingkat wilayah, termasuk di kepolisian provinsi, kota, dan kabupaten.

Sorotan Utama Wakapolri

Wakapolri menekankan bahwa masalah internal di tingkat wilayah menjadi perhatian serius, karena berdampak langsung pada:

  • Kinerja polisi dalam melayani masyarakat
  • Persepsi publik terhadap profesionalisme institusi
  • Implementasi kebijakan dan program kepolisian nasional

Menurutnya, masalah ini meliputi:

  • Disiplin anggota
  • Pengelolaan sumber daya manusia
  • Kepatuhan terhadap prosedur operasional standar

Upaya Penanganan Masalah di Tingkat Wilayah

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Polri telah menerapkan sejumlah langkah strategis:

  1. Penguatan pengawasan internal melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) di setiap wilayah.
  2. Peningkatan kapasitas SDM dengan pelatihan, bimbingan, dan pembinaan disiplin anggota.
  3. Pendekatan berbasis data dan evaluasi rutin untuk memastikan tindakan korektif tepat sasaran.
  4. Wakapolri menekankan bahwa pembenahan di tingkat wilayah penting agar program nasional Polri dapat berjalan efektif dan masyarakat merasakan pelayanan yang profesional.

Dampak bagi Masyarakat

Masalah di tingkat wilayah yang tidak segera tangani berpotensi menimbulkan:

  • Layanan kepolisian yang tidak optimal
  • Rendahnya kepercayaan publik
  • Potensi penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap hukum

Dengan langkah korektif yang terapkan, harapkan Polri dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat integritas institusi. Pernyataan Wakapolri di Komisi III DPR menegaskan bahwa 62 persen masalah polisi memang terjadi di tingkat wilayah, dan penanganannya menjadi prioritas. Dengan pengawasan ketat, pembinaan SDM, dan evaluasi berkala, Polri berupaya mewujudkan institusi yang profesional, transparan, dan dipercaya masyarakat. Kehadiran Wakapolri di DPR juga menjadi momentum bagi publik untuk memahami tantangan internal Polri dan langkah-langkah yang lakukan untuk meningkatkan kinerja di lapangan.